niaisna: Mei 2014

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia)

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL

DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG

SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law

di Amerika dan Indonesia)

Dyah Ochtorina Susanti, SH., MHum

1. TUJUAN ANTITRUST LAW AMERIKA

Di Amerika antitrust law yang terdiri dari 5 undang – undang mempunyai tujuan tersendiri, seperti yang dikemukakan oleh Gellhorn dan Kovacic dalam Sutan Remi Sjahdeini :

“ The antitrust laws seek to control the exercise of profit economic power by preventing monopoly, punishing cartels, and otherwise protecting competition“.

Namun secara khusus, tujuan itu juga terdapat dalam masing-masing antitrust law, yaitu

1. Sherman Act 1890

Untuk melarang praktek-praktek bisnis curang dengan catatan efek atau pengaruh dari praktek tersebut secara substansial telah mengurangi persaingan atau cenderungmenciptakan monopoli (the effect of practice was to sutansially lessen competition or tend to create a monopoly)

2. The Federal Trade Commision Act (1914)

3. Tujuan khusus dari The FTC adalah memberikan kekuatan hukum terhadap berdirinya Komisi Perdagangan Federal (FTC) yang membantu penegakkan dalam hukum persaingan usaha yang telah diberlakukan.

4. Robinson-Patman Act (1936)

Tujuannya adalah memperkuat argumentasi di seputar pelanggaran atas diskriminasi harga sebagaimana yang dikehendaki Clayton Act 1914.

5. Celler-Kefauver Antimerger Act (1950)

Bertujuan untuk membatasi kecenderungan pemutusan kekuatan pasar, yang dilakukan dengna bentuk apapun seperti merger, baik yang dilakukan secara horizontal maupun secara vertical.

Berbeda dengan Amerika yang mempunyai tujuan terpecah-pecah sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat antitrust law itu dilahirkan, maka Indonesia lebih terfokus dalam menyebutkan tujuan dari UU no. 5/1999, yaitu terdapat pada pasal 3.

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salh satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga meminjam adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha : dan

4. Terciptanya efektifias dan efisiensi dalam kegitan usaha.

C. PENUTUP

C.1. KESIMPULAN

Dilihat dari factor-faktor yang ada pada Amerika dan Indonesia ada pada Amerika dan Indonesia. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar (melandasi) lahirnnya antitrust law kedua Negara. Adapun perbedaanya disebabkan oleh factor filosofis, factor ekonomi dan pollitik. Sedangkan persamaannya adalah dalam tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika dan Indonesia dalam pembuatan antitrust law, yaitu :

a. Menjaga kelangsungan persaingan

b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (prevention of abose of economic power)

c. Melindungi konsumen (protection consumers)

Berkaitan dengan tujuan tersebut, ada efisiensi yang sama-sama ingin dicapai oleh kedua negara yaitu produvtive efficiency dan allocative effisiensy.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G. Nusantara. Et All. 1999. Analisa dan Perbandingnan UU Antimonopoli. Jakarta: Media Komputindo

Achmad Ali.2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Gunung Agung

Arie Siswanto. 2002. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia

Ayudha D. Prayoga, Et All. Tanpa Tahun. Persaingna Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia. Jakarta: Elips

David M Trubek dalam Afifah Kusumadara. 2005. Diktat Kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Max Weber on Law The Rise of Capitalism. Malang: Pasca Sarjana

Sultan Remi Sjahdeini. 2002. Jurnal Hukum Bisnis: Latar Belakang, Searah dan Tujuan UU Larangan Monopoli, Volume 19: Mei-Juni 2002

Colombia Encyclopedia, Sixth Edition, Clayton Antitrust Act.

www.google.com. Diakses Minggu 28 Februari 2010

Nama kelompok : Afra Nissa   (20212308)

   Canya Pramesthi Rastha M   (21212552)

   Genialfi Mia Gustama            (28212138)

   Isna Isniyati                          (23212850)

Kelas                 : 2EB12

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia)

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL

DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG

SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law

di Amerika dan Indonesia)

Dyah Ochtorina Susanti, SH., MHum

III

B.2. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN YANG INGIN DICAPAI OLEH KEDUA NEGARA DALAM MEMBENTUK

ANTITRUST LAW TERKAIT DENGAN USAHA UNTUK MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT

DAN BERADAP.

B.2.1. RUANG LINGKUP ANTITRUST LAW

B.2.1.1. DI AMERIKA

Ruang lingkup antitrust law Amerika ini saling menutup dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Ruang lingkup antitrust law tersebut adalah :

1. Sherman Act 1890

Ada dua bagian yang terpenting dari Sherman Act yaitu :

a. Larangan untuk membuat kontrak atau persekongkolan yang menghalangi perdagangan (contracy combination or conspiracy in restraint of trade).

Larangan ini terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi :

“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restrain of trade or

commerce among the several states, or with foreign nations, is nearby declarated to be illegal “.

b.Rumusan tentang monopoli sebagai perbuatan yang mengandung anasir kriminal. Ini terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi :

“Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with an other personot persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several states, or with foreign nations, shall be deemed guilty of feloni”.

Ketentuan dalam pasal 1 ini jelas berbeda dengan ketentuan pasal 2, dimana perbedaan tersebut

adalah:

1. Pasal 1, mensyaratkan kegiatan kolektif karena satu orang tidak dapat melakukan persekongkolan atau konspirasi.

2. Pasal 1 adalah perjanjian ( agreement ),sedangkan dalam pasal 2 yang dilarang adalah penyalagunaan kekuatan monopoli dengan cara– cara melanggar hukum. Intinya ialah bahwa yang dilarang dalam pasal 2 Sherman Act bukanlah monopoli itu sendiri melainkan monopolisasi yakni cara – cara ataupun metode – metode yang dapat menciptakan monopoli.

2. Clayton Act (1914)

Clayton Act ini merupakan penyempurnaan dari Sherman Act 1890, karena terdapat kelemahan yang urgen dalam Sherman Act, yaitu perumusannya yang mengabaikan faktor analisis struktur pasar sebagai bagian yang penting dalam mendeteksi terbentuknya proses monopolisasi.

Menurut Clayton Act 1914, praktek-praktekbisnis yang masuk ke dalam kategori praktek bisnis yang secara substansial telah mengurangi persaingan atau cenderung menciptkan monopoli :

a. Melakukan tindakan diskriminasi harga (price discrimination) yaitu penjualan barang dengan harga yang berlainan kepada pembeli yang kondisinya sama (pasal 2);

b.Pengikat kontrak dan perjanjian eksklusif. Yakni menjual denga syarat bahwa pembeli tidak dapat melakukan transaksi atau pembelian dengan perusahaan lain selaku persaing penjual (pasal 3);

c. Melakukan merger yakni penggabungan perusahaan yang menimbulkan monopoli (mergers with or acquisitions of competitors) (pasal 8)

3. The Federal Trade Commission Act ( 1914 )

The Federal Trade Commission Act ini sebagian besar memberikan gambaran mengenai struktur, tugas dan kewenangan dari FTC dan mekanisme – mekanisme kerja (procedures) FTC. Keberadaan The Federal Trade Commision Act 1914 ini mempunyai makna penting terhadap pelaksanaan antitrust law.

4. Robinson-Patman Act (1936)

Robinson-PatmanAct ini, disahkan pada 1936. Merumuskan persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan yang besar dari chain stores untuk menetapkan harga yang diskriminatif sifatnya.

5. Celler-Kefauver Antimerger Act

Celler-Kefauver Antimerger Act juga menegaskan kembali Clayton Act, dimana ruang lingkup pengaturannya adalah mengenai pelarangan kecenderungan pemusatan kekuatan pasar. Celler-Kevaufer Antimer ger Act menegaskan :

“ Prohibits any corporation from acquiring the assets of another where the effect is to reduce competition substantially or to tend to create a monopoly “

B.2.1.2. DI INDONESIA

Di Indonesia, ruang lingkup hukum persaingan usaha diatur dalam 1 ( satu ) undang – undang, yaitu UU no. 5 / 1999 yang terbagi menjadi 3 bagian besar pelarangan, yaitu :

1. Perjanjian yang dilarang

Maksudnya adalah perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, seperti, oligopsoni, penetapan harga,pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.

2. Kegiatan yang dilarang

Maksudnya adalah kegiatan yang berdampak tidak baik bagi persaingan pasar, yang meliputi, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan.

3. Posisi dominan di pasar

Posisi dominan ini meliputi, pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar, jabatan rangkap, pemilikan saham, merger-akuisisi dan konsolidasi.

Sedangkan mengenai sistematika UU no. 5 / 1999 tersebut secara substansi mengatur tentang :

1. Perjanjian yang dilarang

2. Kegiatan yang dilarang

3. Penyalagunaan posisi dominan

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

5. Tata cara penanganan perkara

6. Sanksi – sanksi

7. Perkecualian – perkecualian

B.2.2. TUJUAN ANTITRUST LAW

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara dalam membuat antitrust law adalah sama, yaitu :

1. Menjaga kelangsungan persaingan ( Competition ), maksudnya adalah :

a. Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen

maupun bagi setiap perusahaan.

b. Apabila perusahaan bersikap efisien, maka memungkinkan mereka untuk dapat menjual barang-

barang atau jasa dengan semurah – murahnya.

2. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi(prevention of abuse of economic power )

3. Melindungi konsumen ( protection of consumers )

Berdasarkan tujuan umum tersebut, ada 2 ( dua ) efisiensi yang ingin dicapai oleh antitrust law yaitu :

1. Productive efficiency, ialah efisiensi nagi perusahaan dalam menghasilkan barang – barang atau jasa -

Jasa.

2. Allocative efficiency, ialah efisiensi bagi masyarakat konsumen.

Disamping tujuan secara umum, secara khusus antitrust law mempunyai tujuan tersendiri, bergantung pada kondisi masing –masing negara pembuatnya. Berikut ini tujuan dari masing – masing negara.

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia)

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL

DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG

SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law

di Amerika dan Indonesia)

Dyah Ochtorina Susanti, SH., MHum

B.1.2. INDONESIA

Amerika memiliki antitrust law kurang lebih 115 tahun, sedangkan Indonesia baru 5 tahun memiliki antitrust law dengan nama Undang-Undang Nomor 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang diundangkan pada 5 Maret 1999 dan baru berlaku efektif sejak September 2000.

1. FAKTOR FILOSOFIS

Secara eksplisit factor filosofis yang melatar belakangi lahirnya UU no. 5/1999 dapat dilihat pada bagian konsideran UU tersebut. Pada bagian konsideren disebutkan bahwa acuan UU ini adalah pasal 33 UUD 1945. Hal ini berarti UU no.5/1999 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari system perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Jika ditarik garis lurus keatas, maka akan menghubungkan pasal 33 UUD 1945 tersebut dengan sila ke 5 Pancasila.

2. FAKTOR EKONOMI

Faktor ekonomi yang menjadi pemicu lahirnya UU no. 5 / 1999 adalah kesalahan pemerintah di masa lalu dalam menerapkan kebijakan perekonomian di masa lalu, sehingga pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang menimbulkan dampak negatif ke berbagai bidang kehidupan.

3. FAKTOR POLITIK

Secara politis, sebenarnya the founding fathers kita telah meletakkan dasar bagi sistem perekonomian yang akan dikembangkan di Indonesia. Dimana sistem itu secara garis besar telah dirumuskan dalam konstitusi, antara lain :

1. Sistem ekonomi indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

2. Sumber – sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat

3. Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan berdasarkan kebebasan individu – individu pemilik modal (iberal kapitalistik )

4. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Sehingga tujuan akhir dari sistem perekonomian kita adalah kesejahteraan bersama dan bukan kesejahteraan pemilik modal yang terkuat. Dimana konsep seperti ini juga dapat dilihat pada konsep welfare state.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G. Nusantara. Et All. 1999. Analisa dan Perbandingnan UU Antimonopoli. Jakarta: Media Komputindo

Achmad Ali.2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Gunung Agung

Arie Siswanto. 2002. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia

Ayudha D. Prayoga, Et All. Tanpa Tahun. Persaingna Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia. Jakarta: Elips

David M Trubek dalam Afifah Kusumadara. 2005. Diktat Kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Max Weber on Law The Rise of Capitalism. Malang: Pasca Sarjana

Sultan Remi Sjahdeini. 2002. Jurnal Hukum Bisnis: Latar Belakang, Searah dan Tujuan UU Larangan Monopoli, Volume 19: Mei-Juni 2002

Colombia Encyclopedia, Sixth Edition, Clayton Antitrust Act.

www.google.com. Diakses Minggu 28 Februari 2010

Nama kelompok : Afra Nissa (20212308)

Canya Pramesthi Rastha M (21212552)

Genialfi Mia Gustama (28212138)

Isna Isniyati (23212850)

Kelas : 2EB12

Selasa, 06 Mei 2014

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia)

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia)

ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia)